Sengketa Tanah di Surabaya Ricuh

Setiap manusia pasti membutuhkan kebutuhan primer yang terdiri dari sandang, pangan dan papan. Kita bisa saja tinggal di sebuah rumah yang sangat mewah, tapi dibalik itu apakah kita menyadari, diatas hak atas tanah apakah rumah mewah kita berdiri itu? Bagaimana seandainya jika rumah mewah yang kita miliki itu berdiri megah diatas tanah yang bukan merupakan hak kita?
Kurang lebih gambaran seperti diataslah yang ada pada sengketa tanah di Surabaya. Pada sengketa tersebut warga Marjan marah karena tanah yang mereka yakini sebagai milik mereka kini ditempati oleh Yayasan Sunan Ampel. Belakangan diketahui bahwa tanah tersebut tadinya memang merupakan tanah sengketa, yang mana kasusnya naik ke pengadilan, bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Namun rupanya, pihak yang kalah dalam sengketa tersebut menghibahkan tanah itu kepada Yayasan Sunan Ampel, tanpa sepengetahuan dari pemilik sesungguhnya atau dengan kata lain subyek hukum yang berhak atas tanah tersebut.
Jika kita analisis, maka akan timbul beberapa pertanyaan, seperti misalnya: apa sajakah macam-macam hak atas tanah? Bagaimana cara memperolehnya? Kemudian apakah dalam kasus ini, pihak yang menghibahkan tanah tersebut kepada Yayasan Sunan Ampel berhak melakukan perbuatan pengalihan tersebut? Apakah akibat hukumnya? Dalam analisa berikut ini akan dijawab satu-persatu mengenai pertanyaan yang mungkin timbul seperti diatas.
Pertama, akan dijelaskan mengenai macam-macam hak atas tanah. Berdasarkan kewenangannya, hak penguasaan tanah menurut UUPA dibagi menjadi:
1. Hak penguasaan atas tanah yang mempunyai kewenangan khusus, yaitu kewenangan yang bersifat publik dan perdata.
1.1 Hak Bangsa Indonesia (pasal 1 UUPA)
1.2 Hak menguasai Negara (pasal 2 UUPA)
1.3 Hak ulayat pada masyarakat hukum adat (pasal 3 UUPA)
2. Hak penguasaan atas tanah yang memberi kewenangan yang bersifat umum, yaitu kewenangan di bidang perdata (hak perorangan atas tanah), yang terdiri dari:
2.1 Hak atas tanah
a. Hak atas tanah orisinil atau primer, yaitu hak atas tanah yang bersumber pada hak Bangsa Indonesia dan yang diberikan oleh Negara dengan cara memperolehnya melalui permohonan hak. Yang termasuk hak atas tanah primer adalah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai dan hak pengelolaan.
b. Hak atas tanah derivatif atau sekunder, yaitu hak atas tanah yang tidak langsung bersumber kepada hak Bangsa Indonesia dan diberikan pemilik tanah dengan cara memperolehnya melalui perjanjian pemberian hak antara pemilik tanah dengan calon pemegang hak yang bersangkutan. Yang termasuk hak atas tanah sekunder adalah hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak usaha bagi hasil, hak gadai dan hak menumpang.
2.2 Hak jaminan atas tanah

Kedua, dalam analisa ini akan menjabarkan cara memperoleh hak atas tanah tersebut. Tatacara memperoleh tanah adalah dengan jual beli, tukar menukar, perjanjian pembebanan hak diatas tanah hak milik, pelepasan atau pembebasan hak, dan pencabutan hak. Dalam kasus ini saya melihat bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah hak milik. Oleh karena itu perlu juga dipaparkan mengenai terjadinya hak milik tersebut. Menurut pasal 22 UUPA, hak milik dapat terjadi karena: (1) Hukum adat, misalnya pembukaan tanah bagian tanah ulayat dan lidah tanah, (2) Penetapan pemertintah, misalnya: pemberian hak baru dan perubahan dari hak guna bangunan menjadi hak milik, (3) Karena Undang-undang (melalui ketentuan konversi UUPA pada tanggal 24 September 1960).

Menganalisa pertanyaan selanjutnya adalah apakah pihak yang kalah dalam sengketa tersebut berhak menghibahkan tanah tersebut kepada pihak lain? Jawabannya tentu saja tidak. Mengenai akibat hukumnya maka saya asumsikan seperti akibat hukum dalam perjanjian jual beli. Warga Marjan selaku pemilik hak yang sah tentu saja berhak atas tanah tersebut. Sedangkan Yayasan Sunan Ampel selaku pihak ketiga yang beritikad baik (yang kemungkinan besar tidak tahu menahu akan sengketa tersebut) juga tidak dapat dikatakan bersalah. Seorang penjual seharusnya melindungi pihak ketiga dari cacat tersembunyi barang tersebut dan perlawanan dari pihak ketiga. Berarti akar masalah dari kasus ini adalah perbuatan pihak yang kalah dalam sengketa tanah. Dimana ia seharusnya mengembalikan tanah kepada pemilik yang sah dan menanggung kerugian karena perbuatannya terhadap Yayasan Sunan Ampel.

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s